Lebak, Banten - Sebanyak 43 ribu unit rumah di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saat ini dalam kondisi tidak layak huni. Permasalahan ini muncul akibat terbatasnya anggaran pemerintah untuk menangani Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Rumah-rumah yang tidak layak huni tersebut tersebar di 28 Kecamatan di Kabupaten Lebak, termasuk di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Rangkasbitung.
Menurut informasi yang diperoleh SINDOnews, setiap tahun, pemerintah Kabupaten Lebak hanya mampu menganggarkan perbaikan atau pembangunan RTLH antara 100 hingga 200 unit saja.
Lingga Segara, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Lebak, mengakui bahwa masih banyak rumah yang tidak layak huni. "Ini menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah," ujarnya.
Pada tahun 2024, lanjut Lingga, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp3 miliar untuk perbaikan 150 RTLH melalui program BSRS. "Masing-masing penerima bantuan akan mendapatkan stimulan Rp20 juta," kata Lingga pada Senin (10/6/2024).
Minimnya anggaran untuk pengentasan RTLH, menurut Lingga, disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lebak sehingga harus dibagi dengan program-program prioritas lainnya. "Meskipun anggaran terbatas, Pemkab Lebak tetap berkomitmen memperbaiki RTLH," tambah mantan Camat Malingping ini.
Lingga juga menjelaskan bahwa penanganan RTLH menjadi salah satu strategi Pemkab Lebak pada tahun 2024 untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Namun, menurutnya, pengentasan RTLH membutuhkan peran serta dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pihak swasta.
"Perusahaan yang ada di Lebak dan Banten sejauh ini bersedia berkontribusi untuk membangun rumah masyarakat kurang mampu di Lebak, seperti Gapensi Lebak dan mantan bupati Mulyadi Jayabaya yang setiap tahun merenovasi RTLH," katanya.
M. Agil Zukfikar, Ketua DPRD Lebak, menegaskan bahwa DPRD Lebak akan terus mengawal upaya pengentasan RTLH di Kabupaten Lebak. "Kami mendukung penganggaran penanganan RTLH setiap tahun. Anggarannya memang terbatas, jadi belum mampu banyak-banyak. Tentunya, yang mendapat bantuan RTLH ini harus benar-benar tepat sasaran," kata politisi Gerindra ini.
(/Red)*