LIDIK BANTEN - Forum Lembaga Bersatu yang terdiri dari LSM P2LPB, LSM GEMBOK, dan LSM BENTAR menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pokja BP2JK pada hari Kamis (16/5/2024), menyoroti dugaan kejanggalan dalam proses tender kegiatan Relokasi Fasilitas Umum di Daerah Genangan Bendungan Karian.
Koordinator aksi, Agus Timorriko, menyerahkan press release kepada wartawan yang hadir, menyatakan keprihatinan terhadap temuan mereka. Dalam surat yang disampaikan, disebutkan bahwa Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya, dan tahun 2024 ini juga terdapat alokasi anggaran serupa.
Namun, perhatian mereka terfokus pada dugaan kejanggalan dalam proses tender yang sedang berlangsung di Pokja BP2JK Wilayah Banten. Informasi dan investigasi yang dikumpulkan menunjukkan adanya indikasi persekongkolan antara oknum pegawai BP2JK dengan salah satu penyedia kontraktor, yang diduga bertujuan untuk memuluskan kepentingan pribadi.
"Proses tender ini diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dokumen dan data lelang yang seharusnya dirahasiakan justru bocor, dengan adanya kebocoran data klarifikasi personil ke salah satu penyedia, yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai BP2JK," ungkap Timorriko.
LSM yang tergabung dalam Forum Lembaga Bersatu ini menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan uang negara. Mereka menuntut Kepala BP2JK Wilayah Banten bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran tersebut, dan mendesak Kepala BP2JK Banten untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
"Sementara itu, wartawan masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait," tambahnya.
Dengan aksi ini, Forum Lembaga Bersatu menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pemerintahan demi kepentingan masyarakat dan integritas penggunaan dana publik.
(Ja’far Al-Haddad)